HAKIKAT BUDAYA POLITIK

Budaya politik merupakan bagian dari kehidupan politik. Budaya politik hanyalah dipandang sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat tanpa memiliki hubungan dengan sistem politik dan struktur politik. Dalam pandangan tersebut, budaya politik memengaruhi dalam proses-proses politik.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengetahui berbagai macam peristiwa politik. Bahkan, beberapa di antaranya menjadi bahan perbicangan hangat dan menarik. Salah satunya adalah penyelesaian masalah Bank Century. Hampir setiap hari, kita dapat menyaksikan melalui layar televisi rapat Pansus Century di Gedung DPR. Penyelesian kasus Bank Century melalui jalur politik menjadi topik yang hangat dan menarik untuk diikuti. Kita dapat mengetahui kinerja para wakil rakyat dalam menyelesaikan kasus yang cukup menghebohkan tersebut.

Dari peristiwa politik yang tersaji melalui media massa, masyarakat dapat memberikan pendapat, memperoleh tambahan pemahaman dan pengetahuan cara kerja anggota dewan, dapat menilai kesungguhan para wakil rakyatnya, serta menunjukkan sikap dan perasaan tertentu. Pendapat, pemahaman, pengetahuan, sikap dan perasaan tersebut merupakan cerminan budaya politik masyarakat.

1. Konsep Budaya Politik

Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) yang membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Masyarakat Indonesia secara sosiokultural mempunyai pola budaya politik dengan elemen yang pada prinsipnya bersifat dualistis, yang berkaitan dengan tiga hal, yaitu:

a)Dualisme kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dengan kebudayaan yang mengutamakan kedinamisan (konfl iktual). Dualisme ini bisa dilihat dalam interaksi kebudayaan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Jawa dengan kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan luar Jawa, terutama Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi.

b)Dualisme antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dengan yang mengutamakan keterbatasan. Hal ini merupakan pengaruh kemanunggalan militer-sipil dalam proses sosial politik semenjak Proklamasi sampai dengan Orde Baru.

c)Dualisme implikasi masuknya nilai-nilai Barat ke dalam masyarakat Indonesia.

2. Pengertian Budaya Politik

Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat. Latar belakang tersebut tentunya terjadi di sekitar pelaku politik. Mereka dianggap memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan. Dengan demikian, budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu Negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Untuk memahami tentang budaya politik, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian budaya dan politik. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhayah, bentuk jamak dari budhi yang artinya akal. Dengan demikian, budaya diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi. Budaya adalah segala yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan kemampuan akalnya. Budaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) dapat dipelajari,

2) dapat diwariskan dan diteruskan,

3) hidup dalam masyarakat,

4) dikembangkan dan berubah,

5) terintegrasi.

Adapun politik berasal dari bahasa Yunani polis dan teta. Polis berarti kota atau Negara kota, teta berarti urusan. Dengan demikian, politik berarti urusan negara (pemerintahan). Selain dari arti kata, banyak para ahli yang mengemukakan pendapat tentang politik. Beberapa pengertian tentang politik yaitu:

a. Mirriam Budiardjo

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem dan melaksanakan tujuan tujuan tersebut.

b. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.

Politik adalah penggunaan kekuasaan (macht) oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain.

c. Joyce Mitchell

Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuat kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan pengertian dari budaya politik. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri.

Banyak ahli yang mengemukakan pengertian budaya politik. Beberapa definisi budaya politik yang disampaikan para ahli antara lain:

a. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba

Menurut Almond dan Verba, budaya politik suatu bangsa sebagai distribusi pola pola

orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu dan tidak lain adalah pola tingkah laku individu yang berkaitan degan kehidupan politik yang dimengerti oleh para anggota suatu sistem politik.

b. Austin Ranney

Menurut Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objek objek politik.

c. Samuel Beer

Samuel Beer mengemukakan bahwa budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.

d. Alan R. Ball

Alan R. Ball mengemukakan bahwa budaya politik adalah susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai batasan pengertian budaya politik, yaitu:

a. Budaya politik tidak mengedepankan perilaku aktual, tetapi perilaku nonaktual. Bentuk bentuk perilaku nonaktual seperti pandangan, orientasi, keyakinan, sikap, emosi, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dihayati para anggota suatu sistem politik.

b. Budaya politik mengorientasikan sistem politik. Terdapat salah satu faktor yang memiliki arti penting pada pandangan terhadap sistem politik yaitu perasaan (trust) dan pemahaman (hostility). Perasaan tersebut berwujud kerja sama dan konfl ik yang bermanfat dalam membentuk kualitas politik.

c. Budaya politik mendeskripsikan warga negara sebagai anggota sistem politik. Dengan demikian, orientasi warga negara terhadap objek politik, akan memengaruhi perilaku nonaktual sebagai cerminan budaya politiknya. Budaya politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya operasi struktur ditentukan oleh konteks kultural. Dilihat dari sudut pandang rangsangan secara keseluruhan, budaya politik bertujuan untuk mencapai atau memelihara stabilitas politik yang demokratis.

3. Komponen Pandangan Objek Politik

Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi afektif, dan komponen orientasi evaluatif.

a. Komponen kognitif

Komponen kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan bidang politik dan kepercayaan pada politik peranan dan segala kewajibannya.

b. Komponen orientasi afektif

Komponen orientasi afektif adalah segala perasaan terhadap politik peranannya, para aktor, dan penampilannya.

c. Komponen orientasi evaluatif

Orientasi evaluatif adalah keputusan dan paradigma tentang objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Menurut Almond dan Verba, untuk mengukur sikap individu dan masyarakat dalam system politik dapat digunakan ketiga komponen orientasi tersebut. Sementara dalam komponen evaluatif orientasi politik seseorang, ditentukan oleh orientasi moral. Norma-norma yang dianut seseorang warga negara menjadi dasar bagi sikap dan perannya terhadap sistem politik.Sedangkan orientasi evaluatif berkaitan erat dengan evolusi normatif, moral politik, dan etika politik Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan politik timbul dari hubungan antara individu yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kebersamaan timbul dari proses saling adaptasi antara berbagai kepentingan pribadi. Oleh karena itu, hubungan antara warga masyarakat dengan pemegang kekuasaan secara alamiah berada dalam kondisi yang lebih harmonis bila dibandingkan dengan hubungan yang terdapat di masyarakat Barat.

Sumber: www.politikkita.com

4. Peranan Individu dalam Sistem Politik

Sistem politik modern merupakan satu hal yang sangat kompleks. Politik bukanlah suatu bentuk ekspresi dan aktualisasi kemampuan pribadi seseorang melainkan sesuatu yang didukung konsep serta gagasan-gagasan warga negara atau anggota masyarakat secara konsekuen.

Seorang politikus dalam suatu waktu memiliki peranan ganda. Misalnya, ia berperan sebagai anggota parlemen atau kabinet, sekaligus sebagai pemimpin partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Dengan posisi tersebut dalam menjalankan peranan yang satu sering bertentangan dengan norma dan aturan yang melekat dalam peran yang lain. Untuk itulah diperlukan kehati-hatian dalam mengungkapkan suatu pendapat, usulan, maupun gagasan. Kapan waktunya ia berperan sebagai anggota parlemen dan kapan ia berperan sebagai pemimpin partai.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan pentingnya pemisahan peranan (role diferentiation) dalam situasi tertentu. Sikap kehati-hatian dalam membedakan peranan politik itu dapat dikatakan sebagai salah satu interaksi budaya politik. Untuk melihat peranan individu-individu dalam sistem politik, Almond dan Verba membedakan ke dalam golongan subjek, yaitu:

1. subjek pertama adalah struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif, dan birokrasi,

2. penunjang jabatan seperti pemimpin monarki, legislator, dan administrator,

3.  kebijaksanaan, keputusan, dan penguatan keputusan. Orientasi individual terhadap kehidupan politik dipengaruhi oleh orientasi seseorang secara terbuka terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. pengetahuan yang dimiliki tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum,

b. perasaan seseorang tentang terhadap struktur dan peranan elit politik dan penganjur penganjur kebijakan,

c. perasaan seseorang tentang struktur-struktur individu, keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses tersebut, bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap hal itu,

d. perasaan seseorang sebagai anggota sistem politik yang berkaitan dengan hak, kekuasaannya, kewajibannya, dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orang orang yang memiliki pengaruh,

e. penilaian seseorang terhadap norma-norma berpolitik.

Ditulis oleh oke oke pada tanggal Sabtu, 18 Oktober 2014